Rabu, 02 April 2008

SCREENING FILM DOKUMENTER “NOT FOR SALE !”

Judul Film:
NOT FOR SALE !

Sebuah Dokumentasi tentang perjuangan Serikat Pekerja di Indonesia
menghadapi proyek privatisasi yang menjadi agenda kapitalisme global

Produksi
Public Services International dan Media Nusa Communication, 2008

Produser: Wilson, Fendry Ponomban, FX Supiarso. Editor: Andreas Sitompul.
Juru Kamera: Fendry Ponomban, Andreas Sitompul. Riset: Wilson, FX. Supiarso.
Format: Mini DV, PAL, 16:9 (wide screen)
Running time: 40 menit

Screening

Selasa, 8 April 2008,
Kineforum, Studio 1
Taman Ismail Marzuki (TIM),
Jl.Cikini Raya No. 73 Jakarta 103310.
Pukul. 17.30-20.00 WIB.

Rabu, 23 April 2008,
GoetheHaus,
 Jl.Sam Ratulangi 9-15, Menteng, Jakarta
10350.phn.021-235 502 08

Pukul 17.00-20.00 WIB

====================
Sinopsis NOT FOR SALE !

Sejak Indonesia mendatangi Letter of Intent (LoI) dengan IMF pada tahun
1998, serangkaian program lembaga keuangan itu beroperasi dan dipaksakan
menjadi kebijakan ekonomi pemerintahan Indonesia. Akibatnya ekonomi
Indonesia semakin dipaksa untuk diliberalkan dan diprivatisasi.

Dokumentasi ini menceritakan bagaimana para anggota Serikat Pekerja di
 berbagai BUMN menghadang agenda-agenda liberalisasi di sektor-sektor publik.
Inilah kisah-kisah yang tidak banyak diketahui masyarakat Indonesia. Kisah
pertarungan dan konsistensi serikat pekerja untuk tetap mengawal republik
yang sudah dan akan terus digadaikan oleh para penguasa yang pragmatis.

Format: Mini DV, PAL, 16:9 (wide screen)
Running time: 40 menit

Kontak panitia;
Nita, sekretariat PSI
Phn 021-350 3060
Email supiarso@gmail.com
medianusacom@gmail.com

NOT For SALE !

KISAH SERIKAT PEKERJA MENGHADANG PENJAJAHAN BARU

Proses integrasi negara-nagara berkembang kedalam perekonomian global berada
dalam hubungan yang timpang dan berat sebelah. Negara-negara maju dengan
dukungan Bank Dunia, International Monetary Fund (IMF), World Trade
Organization (WTO) dan perusahaan multi nasional mendikte proses
liberalisasi ekonomi dan privatasasi dengan skenario dan syarat-syarat yang
merugikan harkat, martabat, kemandirian, kepentingan nasional dan rakyat
negara-negara berkembang. Seluruh proyek privatisasi dan liberalisasi yang
dijalankan di negara-negara berkembang, seperti juga di Indonesia, lebih
tampak sebagai sebuah bentuk penjajahan baru atas sebuah bangsa daripada
hubungan ekonomi yang adil.

Indonesia sejak proses reformasi 1998 semakin terjerembab dalam lingkaran
setan proses privatisasi dan liberalisasi sebagai konsekuensi dari
penghambaan kepada kepentingan kapitalisme. Para penguasa dan elit politik
dinegeri ini lebih cenderung menjadi agen privatisasi dan liberalisasi
aset-aset ekonomi yang dikelola dan dimiliki negara dengan
pertimbangan-pertimbangan hukum pasar semata. Akibatnya soal kemandirian
bangsa dan kepentingan publik seperti yang diatur dalam pasal 33 UUD 1945
menjadi terabaikan.

"Not For Sale" adalah sebuah dokumentasi untuk memahami kondisi hubungan
perekonomian dan perburuhan kontemporer di bawah dominasi kapitalisme global
dan respon kaum pekerja sektor publik di Indonesia untuk menghadapinya.

Film ini diproduksi dengan dukungan dan partisipasi dari para aktivis
serikat pekerja yang bergabung dalam Serikat Pekerja PLN, Serikat Pekerja
Angkasa Pura I, Serikat Pekerja Pembangkit Jawa-Bali, Serikat Pekerja
Farmasi dan kesehatan, Persatuan Pegawai PT Indonesia Power dan Serikat
Pekerja PDAM.

Film ini juga menampilkan pandangan para intelektuil kritis yang prihatin
dengan proses terjun bebas privatisasi yang sedang disponsori oleh Negara.
Bahkan Dr. Revrisond Baswir dari Universitas Gadjah Mada secara sarkas
menjuluki privatisasi sebagai "rampokisasi".
Harapan kami, " Not For Sale !" dapat mengingatkan rakyat Indonesia, bahwa
soal menghadang privatisasi adalah tugas bersama rakyat Indonesia untuk
menegakan martabat dan kemandirian bangsa yang merdeka sebagaimana
dicita-citakan oleh para pendiri bangsa ini.

Penyelenggara:
Public Services International,
Dewan Kesenian Jakarta
Media Nusa Communication,
Kineforum
Perkumpulan Praxis,
Voice of Human Rights (VHR)